Keterwakilan caleg terpilih perempuan di DPRD Banten masih di bawah 30 persen. Itu lantaran banyak caleg perempuan yang ikut pemilihan legislatif (pileg) tetapi kurang mempersiapkan diri.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni menanggapi hasil Pemilu 2019 tingkat Provinsi Banten. Menurut Nuraeni, dalam dua pemilu terakhir, caleg perempuan yang lolos ke DPRD Banten masih di bawah 30 persen. Pada Pemilu 2014, hanya 16 perempuan yang mendapatkan kursi dari 85 kursi DPRD Banten. Sementara Pemilu 2019 hanya 15 kursi untuk perempuan.

“Kami menyayangkan terjadinya penurunan caleg perempuan terpilih. Harapannya kan bisa mencapai 30 persen atau lebih dari 25 orang,” kata Nuraeni kepada Radar Banten, Rabu (14/8).

Politikus Demokrat yang juga menjadi juru bicara Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Banten itu menambahkan, minimnya caleg perempuan yang lolos ke DPRD Banten disebabkan banyak hal, salah satunya karena caleg perempuan terjun ke politik secara instan.

“Saya kira semua parpol sudah mengakomodasi 30 keterwakilan perempuan saat mendaftarkan bakal caleg. Persoalannya hanya kurang persiapan saja, sebab terjun ke politik pas jadi caleg,” tuturnya.

Dikatakan Nuraeni, keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya masalah kuantitas melainkan juga kualitas. “Ada anggota legislatif perempuan, bahkan bisa menjadi ketua dan wakil ketua Dewan, tetapi belum tentu bisa berkontribusi untuk memperjuangkan kepentingan perempuan,” katanya.

Nuraeni melanjutkan, perempuan harus mengerti perannya dalam masyarakat termasuk di bidang politik. Dengan begitu, perempuan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. “Kita harapakan yang 15 perempuan ini bisa memperjuangkan kepentingan perempuan di Banten hingga lima tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Banten Muflikhah menambahkan, perempuan di Banten sudah memiliki kualitas yang setara dengan laki-laki. “Di DPRD Banten saat ini, dari lima unsur pimpinan, tiga di antaranya adalah perempuan,” katanya.

Muflikhah menambahkan, saat ini masyarakat sudah mulai percaya terhadap perempuan. Karena persoalan simpati ini perlu direbut dari masyarakat. Maka dari itu, perlu bekal kepribadian dan juga pendidikan. “Kesiapan perempuan Banten terjun ke politik semakin menggembirakan. Namun, masih perlu didorong agar konsisten,” jelasnya.

Politikus PPP itu optimistis lima tahun ke depan keterwakilan 30 persen perempuan di DPRD Banten bisa dicapai. “Kami optimistis bisa 30 persen pada Pemilu 2024,” ujarnya.

Salah satu penyebab belum terpenuhinya kuota perempuan dalam politik, yakni para perempuan kurang percaya diri, terbatasnya elite partai terhadap kaum perempuan dalam politik, serta masih belum aware-nya suami mengizinkan istrinya berkiprah dalam politik.

“Padahal partisipasi parempuan bisa mengakses sumber daya pembangunan untuk menyalurkan hak-haknya. Sehingga, perempuan ini bisa membawa kemajuan dalam ekskutif dan legislatif,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Banten Sri Hartati menilai, kualitas perempuan perlu terus ditingkatkan sehingga partisipasi perempuan bisa meningkat agar kuota 30 persen terpenuhi. “Iklim demokrasi hari ini melahirkan beban yang luar biasa bagi partai untuk melahirkan figur politisi perempuan yang dipercaya masyarakat. Tapi, keterwakilan perempuan 30 persen menjadi sebuah keniscayaan pada waktunya,” katanya.

Sri berharap, para caleg perempuan yang gagal lolos ke DPRD Banten tahun ini tidak patah semangat. “Pemilu 2019 menjadi tahun pembelajaran bagi caleg perempuan yang gagal. Lima tahun ke depan harus bangkit kembali,” ungkapnya.

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Banten Adde Rosi Khoerunnisa juga angkat bicara soal minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Ia berharap, caleg perempuan terpilih di DPRD Banten tahun ini bisa memberikan warna baru dalam proses perpolitikan di Banten lima tahun ke depan.

“Harapan kita, Pemilu 2019 ini semakin banyak perempuan yang lolos ke DPRD Banten tetapi rakyat telah mengambil keputusan. Meskipun tidak mencapai 30 persen, kepentingan perempuan Banten harus tetap diperjuangkan,” kata politikus Golkar itu